SETARA Institute telah menyampaikan hasil temuan yang dilakukan pihak internal, terkait dengan survei opini ahli tentang kandidat Panglima TNI untuk masa kepemimpinan mendatang, menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Dalam survei tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi yang paling unggul dibandingkan dengan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Laksmana TNI Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI Mendatang. Namun, dalam survei yang melibatkan 100 ahli dari berbagai akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO / Ormas) itu, SETARA Institute mendapati hasil adanya persoalan prioritas di eksternal TNI yang dinilai akan menjadi tanggungjawab Panglima TNI selanjutnya.
Setidaknya ada lima persoalan prioritas eksternal Panglima TNI yang akan diemban dalam kepemimpinan mendatang. "Para ahli diminta untuk memilih lima persoalan eksternal yang dianggap sebagai prioritas yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI berikutnya," kata Peneliti SETARA Institure Ikhsan Yosarie saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Senin (4/10/2021). Adapun persoalan prioritas di eksternal TNI yang memiliki persoalan paling besar persentasenya menurut ahli yakni, pelanggaran wilayah perbatasan yang mencapai angka 74 persen.
Lebih lanjut kata Ikhsan, persoalan eksternal terbesar kedua bagi Panglima TNi yakni konflik laut China Selatan yang angkanya mencapai 60 persen. Perompakan hingga pencurian sumber daya alam dan kelompok bersenjata juga dinilai menjadi persialan prioritas eksternal TNI. Di mana dalam persoalan ini ahli menilai kepentingannya mencapai 54 persen. Pelibatan proporsional TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme juga dinilai masih menjadi persoalan eksternal TNI yang angkanya sebesar 52 persen.
Sementara, persoalan eksternal TNI yang terkahir atau ke lima yakni sebanyak 48 persen ahli menilai tanggungjawab Panglima TNI dalam mengatasi serangan siber. Sebelumnya, SETARA Institute juga telah menyampaikan hasil temuanya yang menyatakan ada lima persoalan prioritas di internal TNI yang akan menjadi tanggungjawab Panglima TNI mendatang. Adapun kelima persoalan prioritas internal ini adalah, penghapusan kekerasan prajurit terhadap warga sipil; pemastian netralitas TNI dalam pemilu atau pilkada; Pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan penghentian penempatan TNI aktif di jabatan sipil di luar Undang Undang TNI.
Persoalan prioritas internal selanjutnya yakni peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan Pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua dan penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan. "Lima agenda prioritas internal dan lima agenda prioritas eksternal ini direkomendasikan pada ahli untuk dapat menjadi agenda kerja Panglima TNI baru dalam mendorong mandat reformasi TNI," tukasnya.
